JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 174 hasil yang relevan dengan "Pemberantasan korupsi "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEIMIGRASIAN
PP 31 TAHUN 2013

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

  • Ditetapkan: 16 Apr 2013
  • Diundangkan: 16 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
75/PMK.05/2022

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 14 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TUNJANGAN HARI RAYA
PP 25 TAHUN 2017

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 20L7 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara R...

  • Ditetapkan: 13 Jun 2017
  • Diundangkan: 13 Jun 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | GAJI KETIGA BELAS
PP 16 TAHUN 2022

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

  • Ditetapkan: 13 Apr 2022
  • Diundangkan: 13 Apr 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEGAWAI NEGERI SIPIL | TUNJANGAN HARI RAYA
PP 20 TAHUN 2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Re...

  • Ditetapkan: 17 Jun 2016
  • Diundangkan: 17 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
APARATUR
UU 5 TAHUN 2014

Aparatur Sipil Negara.

  • Ditetapkan: 15 Jan 2014
  • Diundangkan: 15 Jan 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PP 84 TAHUN 2014

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

  • Ditetapkan: 17 Okt 2014
  • Diundangkan: 17 Okt 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
TUNJANGAN HARI RAYA | PEGAWAI NEGERI SIPIL
76/PMK.05/2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ...

  • Ditetapkan: 13 Jun 2017
  • Diundangkan: 13 Jun 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | PABEAN
159/PMK.04/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean.

  • Ditetapkan: 10 Nov 2017
  • Diundangkan: 10 Nov 2017
Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | PERJALANAN DINAS
164/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 24 Agu 2015
  • Diundangkan: 24 Agu 2015

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • pemberantasan korupsi...
  • transparansi anggaran...
  • akuntabilitas keuangan publik...
  • pengawasan pengelolaan dana...
  • integritas dalam kebijakan fiskal...