JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.606 hasil yang relevan dengan "partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
KMK 25/MK/PK/2025

Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 11 Jul 2025
  • Diundangkan: 11 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 45/MK/PK/2025

Perpanjangan Batas Waktu Periode Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBERIAN DUKUNGAN | KEPALA DAERAH
PMK 56 TAHUN 2024

Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

  • Ditetapkan: 22 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DUKUNGAN PEMERINTAH | SINERGI PENDANAAN
PMK 84 TAHUN 2024

Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 02 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 37 TAHUN 2024

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

  • Ditetapkan: 30 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
OBLIGASI | DAERAH
PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 06 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
PMK 83 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 08 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT UTANG NEGARA | PASAR PERDANA DOMESTIK
PMK 94 TAHUN 2025

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 161

Loading...
Quick Look - ??
  • partisipasi masyarakat...
  • pengelolaan anggaran publik...
  • transparansi anggaran...
  • akuntabilitas keuangan...
  • pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan...