JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 45 hasil yang relevan dengan "pasar modal sekunder "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
168/PMK.08/2021

Dealer Utama Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 24 Nov 2021
  • Diundangkan: 25 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DEALER UTAMA
199/PMK.08/2015

Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

  • Ditetapkan: 10 Nov 2015
  • Diundangkan: 10 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
RITEL | SURAT UTANG NEGARA
27/PMK.08/2020

Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 30 Mar 2020
  • Diundangkan: 30 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
53/PUU-XIII/2015

Pengujian UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1))

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    68 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otorita...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA DOMESTIK
      31/PMK.08/2018

      Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

      • Ditetapkan: 29 Mar 2018
      • Diundangkan: 29 Mar 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      42/PMK.08/2014

      Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

      • Ditetapkan: 27 Feb 2014
      • Diundangkan: 27 Feb 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        37/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pasar modal sekunder...
          • kebijakan investasi...
          • likuiditas aset...
          • pengaturan perdagangan saham...
          • perlindungan investor...