JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 50 hasil yang relevan dengan "peraturan pajak untuk manufaktur "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
106/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SORBITOL
116/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMASAN PLASTIK
114/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film,...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BIDANG UMUM
96/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, C...

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | MODAL PERUSAHAAN
169/PMK.010/2015

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
  • Terjemahan
Thumbnail
PUPUK | IMPOR BARANG
102/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | BALLPOINT
109/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEPELABUHANAN
PP 61 TAHUN 2009

Kepelabuhanan.

  • Ditetapkan: 20 Okt 2009
  • Diundangkan: 20 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Loading...
Quick Look - ??
  • peraturan pajak manufaktur...
  • kebijakan fiskal untuk industri...
  • insentif pajak untuk sektor manufaktur...
  • kepatuhan pajak industri...
  • analisis pajak perusahaan manufaktur...