JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 66 hasil yang relevan dengan "perbandingan imbal hasil obligasi global "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BOOKBUILDING | SURAT UTANG NEGARA
128/PMK.08/2012

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding.

  • Ditetapkan: 07 Agu 2012
  • Diundangkan: 07 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
43/PMK.08/2013

Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

  • Ditetapkan: 04 Mar 2013
  • Diundangkan: 04 Mar 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT UTANG NEGARA
238/PMK.08/2014

Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

  • Ditetapkan: 22 Des 2014
  • Diundangkan: 22 Des 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PERUBAHAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
46/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

  • Ditetapkan: 22 Mar 2016
  • Diundangkan: 22 Mar 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI
264/PMK.08/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar...

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
211/PMK.02/2015

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh Pt Taspen (Persero) dan Pt Asabri (Persero).

  • Ditetapkan: 30 Nov 2015
  • Diundangkan: 30 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA
    192/PMK.08/2013

    Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Publik.

    • Ditetapkan: 16 Des 2013
    • Diundangkan: 16 Des 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
    220/PMK.05/2016

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN | IURAN PENSIUN
    243/PMK.02/2016

    Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • perbandingan imbal hasil obligasi global...
    • analisis risiko obligasi internasional...
    • strategi investasi obligasi pemerintah...
    • dampak suku bunga terhadap obligasi global...
    • tren pasar obligasi internasional...