JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 414 hasil yang relevan dengan "pengaruh e-commerce terhadap penerimaan negara "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INDONESIA | TATA KELOLA
141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN | DEPARTEMEN KEHUTANAN
PP 2 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Keh...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
213/PMK.011/2011

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

  • Ditetapkan: 14 Des 2011
  • Diundangkan: 14 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2005
  • Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 23 Nov 1997
  • Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

  • Ditetapkan: 27 Des 1985
  • Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERATURAN | LALU LINTAS DEVISA
UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa.

  • Ditetapkan: 28 Des 1964
  • Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42

Loading...
Quick Look - ??
  • pengaruh e-commerce terhadap pajak...
  • dampak e-commerce pada penerimaan negara...
  • regulasi e-commerce di Indonesia...
  • strategi perpajakan untuk e-commerce...
  • kontribusi e-commerce terhadap ekonomi negara...