JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 511 hasil yang relevan dengan "program pembangunan "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
61/PMK.02/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

  • Ditetapkan: 12 Mei 2017
  • Diundangkan: 12 Mei 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
253/PMK.05/2016

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
      194/PMK.02/2011

      Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 01 Des 2011
      • Diundangkan: 01 Des 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      83/PUU-XI/2013

      Uji meteriil Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
        224/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
        162/PMK.07/2015

        Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

        • Ditetapkan: 21 Agu 2015
        • Diundangkan: 21 Agu 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
        266/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
        PP 7 TAHUN 2008

        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2008
        • Diundangkan: 04 Feb 2008

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 45
        • 46
        • 47
        • ...
        • 52

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
        • anggaran pemerintah daerah...
        • investasi infrastruktur publik...
        • kebijakan fiskal untuk pertumbuhan...
        • pengelolaan utang negara...