JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 507 hasil yang relevan dengan "kode etik bagi pegawai pemerintahan "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    263/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      12/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
        234/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 23 Des 2011
        • Diundangkan: 23 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XI/2013

        Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          120/PMK.05/2009

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2009
          • Diundangkan: 07 Jul 2009
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          PP 55 TAHUN 2005

          Dana Perimbangan

          • Ditetapkan: 09 Des 2005
          • Diundangkan: 09 Des 2005

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          93/PMK.02/2011

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 27 Jun 2011
          • Diundangkan: 27 Jun 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATA CARA | PEJABAT NEGARA
          PP 14 TAHUN 2009

          Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

          • Ditetapkan: 05 Feb 2009
          • Diundangkan: 05 Feb 2009

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 48
          • 49
          • 50
          • 51

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kode etik pegawai negeri...
          • integritas dalam pelayanan publik...
          • transparansi pengelolaan anggaran...
          • akuntabilitas dalam pemerintahan...
          • etika profesional di sektor keuangan...