JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 66 hasil yang relevan dengan "Pendapatan asli desa "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID-19 | HUKUM KEUANGAN NEGARA | COVID-19
    35/PMK.07/2020

    Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghad...

    • Ditetapkan: 16 Apr 2020
    • Diundangkan: 16 Apr 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERIMBANGAN KEUANGAN | DAERAH
    PMK 65 TAHUN 2024

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah

    • Ditetapkan: 19 Sep 2024
    • Diundangkan: 04 Okt 2024
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    106/PMK.07/2018

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2018
    • Diundangkan: 03 Sep 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    76/PMK.07/2022

    Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 18 Apr 2022
    • Diundangkan: 18 Apr 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    47/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DAERAH | PETA KAPASITAS FISKAL
      119/PMK.07/2017

      Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2017
      • Diundangkan: 31 Agu 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
      235/PMK.07/2015

      Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

      • Ditetapkan: 22 Des 2015
      • Diundangkan: 22 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      97/PUU-X/2012

      PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Pendapatan asli desa...
        • pengelolaan keuangan desa...
        • alokasi dana desa...
        • kebijakan fiskal desa...
        • transparansi anggaran desa...