JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 560 hasil yang relevan dengan "Penerapan PPN dalam e-commerce "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 35 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

  • Ditetapkan: 29 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PERCEPATAN | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 75 TAHUN 2024

Percepatan Pembangunan lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 11 Jul 2024
  • Diundangkan: 11 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PMK 118 TAHUN 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 27 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KEP-105/BC/2024

Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Kesebelas

  • Ditetapkan: 22 Jun 2024
  • Diundangkan: 22 Jun 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGANGGARAN | STANDAR BIAYA
PMK 32 TAHUN 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 14 Mei 2025
  • Diundangkan: 20 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG IMPOR | KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
KEP-97/BC/2025

Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan/Atau Barang Ekspor

  • Ditetapkan: 23 Mei 2025
  • Diundangkan: 23 Mei 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 19 Des 2022
  • Diundangkan: 20 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 56

Loading...
Quick Look - ??
  • Penerapan PPN e-commerce...
  • Kebijakan pajak digital di Indonesia...
  • Dampak PPN terhadap bisnis online...
  • Implementasi pajak pertambahan nilai di platform e-commerce...
  • Regulasi perpajakan untuk transaksi digital...