JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 74 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan anggaran "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH DAERAH | TATA CARA
PMK 107 TAHUN 2023

Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 05 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
198/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 22 Des 2021
  • Diundangkan: 23 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENARIKAN DANA
    98/PMK.05/2017

    Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2017
    • Diundangkan: 18 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    5/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
      PMK 138 TAHUN 2023

      Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

      • Ditetapkan: 08 Des 2023
      • Diundangkan: 13 Des 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
      9/PMK.07/2020

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

      • Ditetapkan: 05 Feb 2020
      • Diundangkan: 05 Feb 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
      197/PMK.07/2020

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

      • Ditetapkan: 14 Des 2020
      • Diundangkan: 15 Des 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
      48/PMK.07/2019

      Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

      • Ditetapkan: 05 Apr 2019
      • Diundangkan: 09 Apr 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      173/PMK.06/2020

      Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

      • Ditetapkan: 27 Okt 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8

      Loading...
      Quick Look - ??
      • keberlanjutan anggaran publik...
      • pengelolaan keuangan berkelanjutan...
      • efisiensi anggaran pemerintah...
      • investasi untuk pembangunan berkelanjutan...
      • transparansi anggaran dan akuntabilitas...