JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 83 hasil yang relevan dengan "manfaat e-pensiun "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | BIDANG ANGGARAN
174/PMK.02/2017

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Neg...

  • Ditetapkan: 23 Nov 2017
  • Diundangkan: 23 Nov 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
53/PMK.02/2016

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Nega...

  • Ditetapkan: 04 Apr 2016
  • Diundangkan: 04 Apr 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
23/PMK.02/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 19 Feb 2016
  • Diundangkan: 19 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
39 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENSIUN
    201/PMK.02/2015

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 11 Nov 2015
    • Diundangkan: 11 Nov 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN | IURAN PENSIUN
    243/PMK.02/2016

    Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        127/PMK.02/2020

        Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

        • Ditetapkan: 14 Sep 2020
        • Diundangkan: 15 Sep 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM TATA NEGARA
        25/PUU-IX/2011

        Uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I aya...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 4
          • 5
          • 6
          • ...
          • 9

          Loading...
          Quick Look - ??
          • manfaat e-pensiun bagi pegawai negeri...
          • digitalisasi pengelolaan pensiun pemerintah...
          • efisiensi sistem pensiun elektronik...
          • transparansi dan akuntabilitas e-pensiun...
          • peningkatan layanan pensiun berbasis teknologi...