JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 569 hasil yang relevan dengan "keterlibatan masyarakat dalam program BOS "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
184/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
    99/PMK.02/2009

    Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

    • Ditetapkan: 26 Mei 2009
    • Diundangkan: 26 Mei 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    266/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
    165/PMK.07/2012

    Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Okt 2012
    • Diundangkan: 29 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMITE PENGAWAS | PERPAJAKAN
    133/PMK.01/2010

    Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

    • Ditetapkan: 26 Jul 2010
    • Diundangkan: 26 Jul 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    222/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    13/PUU-X/2012

    Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
      249/PMK.02/2011

      Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 28 Des 2011
      • Diundangkan: 28 Des 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 51
      • 52
      • 53
      • ...
      • 57

      Loading...
      Quick Look - ??
      • keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BOS...
      • partisipasi publik dalam program pendidikan...
      • transparansi dana pendidikan...
      • evaluasi efektivitas penggunaan dana BOS...
      • kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan...