JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 530 hasil yang relevan dengan "program perlindungan pajak sektor usaha "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2005
  • Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
      PP 36 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

      • Ditetapkan: 19 Mei 2008
      • Diundangkan: 19 Mei 2008

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TENAGA LISTRIK | USAHA PENUNJANG
      PP 25 TAHUN 1995

      Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

      • Ditetapkan: 10 Agu 1995
      • Diundangkan: 09 Agu 1995
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
      PP 47 TAHUN 1994

      Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

      • Ditetapkan: 27 Des 1994
      • Diundangkan: 27 Des 1994

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
      PP 22 TAHUN 1997

      Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

      • Ditetapkan: 07 Jul 1997
      • Diundangkan: 07 Jul 1997
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
      770/KMK.04/1990

      Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan Dan Bea Siswa

      • Ditetapkan: 14 Jul 1990
      • Diundangkan: 14 Jul 1990
      • 1
      • ...
      • 51
      • 52
      • 53

      Loading...
      Quick Look - ??
      • perlindungan pajak usaha mikro...
      • kebijakan fiskal untuk bisnis kecil...
      • insentif pajak sektor industri...
      • reformasi pajak bagi UKM...
      • pemanfaatan pajak untuk pengembangan ekonomi...