JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.309 hasil yang relevan dengan "Pajak "
    Dalam 0.007 detik
    Thumbnail
    PEMANFAATAN INSENTIF | RETRIBUSI DAERAH
    PP 69 TAHUN 2010

    Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    • Ditetapkan: 18 Okt 2010
    • Diundangkan: 18 Okt 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
    209/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | LPG TABUNG 3 KILOGRAM
    215/PMK.02/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) ...

    • Ditetapkan: 03 Des 2010
    • Diundangkan: 03 Des 2010
    Thumbnail
    BPPN | PT KERETA API INDONESIA
    221/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (...

    • Ditetapkan: 16 Des 2010
    • Diundangkan: 16 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    KABUPATEN DAN KOTA | ALOKASI DIFINITIF
    222/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
    226/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 201...

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010
    Thumbnail
    WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | ALOKASI SEMENTARA
    229/PMK.07/2010

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    APBN/APBD | TARIF
    PP 80 TAHUN 2010

    Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pen...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    USAHA HULU | MINYAK DAN GAS BUMI
    PP 79 TAHUN 2010

    Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PROVINSI SUMATERA UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
    237/PMK.04/2010

    Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi ...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 56
    • 57
    • 58
    • ...
    • 331
    Quick Look - ??