PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

• Ditetapkan: 18 Jul 2007
• Diundangkan: 18 Jul 2007

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 3, Pasal 3, dan Pasal 10

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 10

PP 45 TAHUN 1994

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang ...

• Ditetapkan: 26 Des 1994

Relevan terhadapPasal 3

UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

• Ditetapkan: 27 Des 1985
• Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadapPasal 18

UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa.

• Ditetapkan: 28 Des 1964
• Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadapPasal 11

Media Keuangan Juli 2020 - Menjaga Sinambung Hayat Desa

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Jul 2020

Relevan terhadapHalaman 21 dan Halaman 19