391/KMK.04/2000

Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Ln dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pph Orang Pri...

• Ditetapkan: 14 Sep 2000
• Diundangkan: 14 Sep 2000

Relevan terhadapMemutuskan dan Pasal 5

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

PP 47 TAHUN 1994

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

• Ditetapkan: 27 Des 1994
• Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadapPasal 2

747/KMK.04/1990

Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu

• Ditetapkan: 28 Jun 1990
• Diundangkan: 28 Jun 1990

Relevan terhadapPasal 1

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 16

759/KMK.04/1986

Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

• Ditetapkan: 25 Agu 1986
• Diundangkan: 25 Agu 1986

Relevan terhadapMenimbang

UU 1 TAHUN 1967

Penanaman Modal Asing

• Ditetapkan: 10 Jan 1967
• Diundangkan: 10 Jan 1967

Relevan terhadapPasal 31