JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 70 hasil yang relevan dengan "efektivitas birokrasi keuangan "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
263/PMK.01/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negar...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
138/PMK.01/2018

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 01 Okt 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | PENGAWASAN INTERN
    237/PMK.09/2016

    Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KLASIFIKASI | ANGGARAN
      187/PMK.02/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

      • Ditetapkan: 16 Des 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        142/PMK.02/2018

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

        • Ditetapkan: 29 Okt 2018
        • Diundangkan: 29 Okt 2018
        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7

        Loading...
        Quick Look - ??
        • efektivitas birokrasi keuangan...
        • transparansi anggaran publik...
        • akuntabilitas pengelolaan dana...
        • inovasi pelayanan publik di sektor keuangan...
        • digitalisasi administrasi keuangan...