JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 77 hasil yang relevan dengan "hukum kepailitan "
Dalam 0.006 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
21/PUU-X/2012

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK I...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      68/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [Pasal 2 ayat (2) huruf a...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        78/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UU Kepailitan) terhadap UU 1945 yang...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
          PP 38 TAHUN 2009

          Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

          • Ditetapkan: 28 Mei 2009
          • Diundangkan: 28 Mei 2009
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
          PP 75 TAHUN 2005

          Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

          • Ditetapkan: 30 Des 2005
          • Diundangkan: 30 Des 2005

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM DAGANG -- INDONESIA ; BANGKRUT -- INDONESIA
          Hukum kepailitan

          Jono

          • Diterbitkan: 01 Jan 2008
          Thumbnail
          HUKUM DAGANG -- INDONESIA ; BANGKRUT -- INDONESIA
          Hukum kepailitan

          Jono

          • Diterbitkan: 01 Jan 2008
          Thumbnail
          HUKUM DAGANG -- INDONESIA ; BANGKRUT -- INDONESIA
          Hukum kepailitan

          Jono

          • Diterbitkan: 01 Jan 2008
          Thumbnail
          HUKUM DAGANG -- INDONESIA ; BANGKRUT -- INDONESIA
          Hukum kepailitan

          Jono

          • Diterbitkan: 01 Jan 2008
          • 1
          • ...
          • 5
          • 6
          • 7
          • 8

          Loading...
          Quick Look - ??
          • hukum kepailitan...
          • pengelolaan utang...
          • penyelesaian sengketa perusahaan...
          • perlindungan kreditor...
          • restrukturisasi utang...