JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 109 hasil yang relevan dengan "informasi transparansi anggaran "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
23 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 11A, pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan pasal 11E P...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    25 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yg berada di bawah MA

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      21 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        32 P/HUM/2016

        Uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi P...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          68 P/HUM/2015

          Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf ...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            31 P/HUM/2017

            Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              DANA DESA | DANA DESA | SISTEM AKUNTANSI
              216/PMK.05/2016

              Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

              • Ditetapkan: 30 Des 2016
              • Diundangkan: 30 Des 2016
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              12 P/HUM/2017

              uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
                217/PMK.05/2016

                Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

                • Ditetapkan: 30 Des 2016
                • Diundangkan: 30 Des 2016
                Thumbnail
                HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                70 P/HUM/2013

                Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

                  Relevan terhadap, , dan

                  • 1
                  • ...
                  • 5
                  • 6
                  • 7
                  • ...
                  • 11

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • transparansi anggaran publik...
                  • laporan keuangan pemerintah...
                  • pengelolaan anggaran negara...
                  • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
                  • akuntabilitas fiskal kementerian keuangan...