JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 79 hasil yang relevan dengan "pengadaan transparan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYELENGGARAAN | KAWASAN EKONOMI
PP 1 TAHUN 2020

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 06 Jan 2020
  • Diundangkan: 08 Jan 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
260/PMK.08/2016

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENGELOLAAN ASET
4/PMK.06/2013

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
53/PUU-XIII/2015

Pengujian UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1))

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH
    116/PMK.02/2015

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

    • Ditetapkan: 19 Jun 2015
    • Diundangkan: 19 Jun 2015
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    5/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
      PP 2 TAHUN 2011

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      45/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengadaan barang dan jasa...
        • transparansi pengadaan...
        • akuntabilitas pengadaan publik...
        • sistem e-procurement...
        • pengawasan anggaran kementerian...