JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 75 hasil yang relevan dengan "pengkreditan pajak "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
EMAS BATANGAN | PENGKREDITAN
19/KMK.04/1994

Pengkreditan Pajak Masukan atas Impor dan Penyerahan Emas Batangan yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah Serta atas Penyerahan Emas Pe...

  • Ditetapkan: 14 Jan 1994
  • Diundangkan: 14 Jan 1994
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEDOMAN PENGKREDITAN
643/KMK.04/1994

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

  • Ditetapkan: 29 Des 1994
  • Diundangkan: 29 Des 1994
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEDOMAN PENGKREDITAN | PAJAK
575/KMK.04/2000

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Teru...

  • Ditetapkan: 26 Des 2000
  • Diundangkan: 26 Des 2000
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGUSAHA KENA PAJAK | PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
553/KMK.04/2000

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Masukan Kena Pajak yang Berdasarkan Uu No.7 Tahun 1983 tentang Pph Sebagaimana Telah Diubah denga...

  • Ditetapkan: 22 Des 2000
  • Diundangkan: 22 Des 2000
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGUSAHA KENA PAJAK | NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
45/PMK.03/2008

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Se...

  • Ditetapkan: 31 Mar 2008
  • Diundangkan: 31 Mar 2008
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
61/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
4/PUU-XIX/2021

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    11 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      11 P/HUM/2021

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        68/PUU-XVII/2019

        Keberatan atas Pasal Pasal 2 ayat (4a) UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (8) huruf a UU Nomor 42 Tahun 200...

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 5
          • 6
          • 7
          • 8

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengkreditan pajak...
          • kebijakan pajak berbasis digital...
          • insentif pajak untuk UMKM...
          • pelaporan pajak yang efektif...
          • transparansi penggunaan pajak...