JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 88 hasil yang relevan dengan "perdagangan efek "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
69 P/HUM/2014

Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    PMK 114 TAHUN 2023

    Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder

    • Ditetapkan: 30 Okt 2023
    • Diundangkan: 31 Okt 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    68 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otorita...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DEALER UTAMA
      199/PMK.08/2015

      Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

      • Ditetapkan: 10 Nov 2015
      • Diundangkan: 10 Nov 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      123/PMK.08/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KESEHATAN KEUANGAN
      79/PMK.010/2011

      Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

      • Ditetapkan: 12 Apr 2011
      • Diundangkan: 18 Apr 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PRINSIP SYARIAH | USAHA ASURANSI
      11/PMK.010/2011

      Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

      • Ditetapkan: 12 Jan 2011
      • Diundangkan: 12 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      68 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | PETUNJUK TEKNIS
        70/PMK.03/2017

        Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

        • Ditetapkan: 31 Mei 2017
        • Diundangkan: 31 Mei 2017

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
        111/PMK.07/2012

        Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Jun 2012
        • Diundangkan: 29 Jun 2012

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9

        Loading...
        Quick Look - ??
        • perdagangan saham...
        • regulasi pasar modal...
        • investasi jangka panjang...
        • laporan keuangan perusahaan...
        • analisis risiko investasi...