JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 107 hasil yang relevan dengan "transparansi informasi kementerian keuangan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
62 P/HUM/2015

Uji materiil terhadap PP 80 tahun 2007 ttg tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasar UU 6 tahun 1983

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    32 P/HUM/2018

    Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      32 P/HUM/2016

      Uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi P...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        67 P/HUM/2014

        Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          70 P/HUM/2013

          Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            68 P/HUM/2015

            Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf ...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              21 P/HUM/2017

              Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

                Relevan terhadap dan

                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
                46 P/HUM/2017

                Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

                  Thumbnail
                  PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
                  31 P/HUM/2017

                  Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

                    Relevan terhadap, , dan

                    • 1
                    • ...
                    • 5
                    • 6
                    • 7
                    • ...
                    • 11

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • transparansi laporan keuangan...
                    • akses informasi publik kementerian keuangan...
                    • kinerja anggaran pemerintah...
                    • audit keuangan negara...
                    • kebijakan fiskal yang transparan...