JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 604 hasil yang relevan dengan "kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan pajak "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 80 TAHUN 2003

    Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 84 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 02 Jul 2001
    • Diundangkan: 02 Jul 2001

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
    PP 47 TAHUN 1994

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
    PP 22 TAHUN 1997

    Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 07 Jul 1997
    • Diundangkan: 07 Jul 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
    965/KMK.04/1983

    Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

    • Ditetapkan: 31 Des 1983
    • Diundangkan: 31 Des 1983

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENANAMAN MODAL ASING
    UU 1 TAHUN 1967

    Penanaman Modal Asing

    • Ditetapkan: 10 Jan 1967
    • Diundangkan: 10 Jan 1967

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERATURAN | LALU LINTAS DEVISA
    UU 32 TAHUN 1964

    Peraturan Lalu Lintas Devisa.

    • Ditetapkan: 28 Des 1964
    • Diundangkan: 28 Des 1964

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 59
    • 60
    • 61

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kolaborasi antarinstansi...
    • pengawasan pajak...
    • integrasi data perpajakan...
    • sinergi kebijakan fiskal...
    • transparansi dalam pengelolaan keuangan...