JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 678 hasil yang relevan dengan "implementasi dan pengawasan pajak progresif "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
96/PMK.07/2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Ditetapkan: 13 Mei 2015
  • Diundangkan: 13 Mei 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2011
  • Diundangkan: 06 Sep 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
231/PMK.02/2009

Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PP 2 TAHUN 2009

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

  • Ditetapkan: 16 Feb 2009
  • Diundangkan: 16 Feb 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBERITAHUAN PABEAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
    48/PMK.04/2012

    Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel...

    • Ditetapkan: 20 Mar 2012
    • Diundangkan: 20 Mar 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAKSANA
    241/PMK.01/2015

    Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 22 Des 2015
    • Diundangkan: 22 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
    143/PMK.04/2011

    Gudang Berikat.

    • Ditetapkan: 26 Agu 2011
    • Diundangkan: 05 Sep 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
    158/PMK.02/2014

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 05 Agu 2014
    • Diundangkan: 05 Agu 2014
    • 1
    • ...
    • 62
    • 63
    • 64
    • ...
    • 68

    Loading...
    Quick Look - ??
    • implementasi pajak progresif...
    • pengawasan kepatuhan pajak...
    • analisis dampak pajak progresif...
    • strategi peningkatan pendapatan negara...
    • pendidikan perpajakan masyarakat...