JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 2.047 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.01 detik
    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | TAHUN ANGGARAN 2016
    125/PMK.07/2016

    Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 16 Agu 2016
    • Diundangkan: 16 Agu 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PERUBAHAN | INDUSTRI TERTENTU
    202/PMK.010/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 27 Des 2016
    • Diundangkan: 27 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DESENTRALISASI
    160/PMK.07/2016

    Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 25 Okt 2016
    • Diundangkan: 25 Okt 2016

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    CORE TAX | BIDANG UMUM | BIDANG PAJAK
    121/PMK.03/2019

    Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

    • Ditetapkan: 27 Agu 2019
    • Diundangkan: 28 Agu 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2016 | APBN
    146/PMK.05/2016

    Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperk...

    • Ditetapkan: 30 Sep 2016
    • Diundangkan: 30 Sep 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PERTANGGUNGJAWABAN | DANA BANTUAN
    82/PMK.02/2016

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.

    • Ditetapkan: 16 Mei 2016
    • Diundangkan: 16 Mei 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TATACARA PEMBAYARAN | TUNJANGAN KINERJA
    80/PMK.05/2017

    Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 19 Jun 2017
    • Diundangkan: 19 Jun 2017

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    KINERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 30 TAHUN 2019

    Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

    • Ditetapkan: 26 Apr 2019
    • Diundangkan: 26 Apr 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENGHASILAN KETIGA BELAS
    PP 21 TAHUN 2016

    Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural.

    • Ditetapkan: 17 Jun 2016
    • Diundangkan: 17 Jun 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | PNBP
    PP 33 TAHUN 2017

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimmn Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 06 Sep 2017

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 64
    • 65
    • 66
    • ...
    • 205
    Quick Look - ??