JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 691 hasil yang relevan dengan "Pendapatan Pajak dari Platform Digital "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 72 TAHUN 2004

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2004
  • Diundangkan: 06 Sep 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
151/PMK.05/2011

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 12 Sep 2011
  • Diundangkan: 12 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 24 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

  • Ditetapkan: 10 Mar 2008
  • Diundangkan: 10 Mar 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
213/PMK.011/2011

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

  • Ditetapkan: 14 Des 2011
  • Diundangkan: 14 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
Kpres 37 TAHUN 2004

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

  • Ditetapkan: 10 Mei 2004
  • Diundangkan: 10 Mei 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PP 27 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

  • Ditetapkan: 19 Mar 2009
  • Diundangkan: 19 Mar 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70

Loading...
Quick Look - ??
  • Pendapatan Pajak Digital...
  • Kebijakan Pajak Platform Digital...
  • Regulasi Pajak Ekonomi Digital...
  • Pengawasan Pajak Usaha Digital...
  • Penerapan Pajak Transaksi Online...