JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.154 hasil yang relevan dengan "Perpajakan "
Dalam 0.007 detik
Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | AKTIVA TETAP
29/PMK.03/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan ...

  • Ditetapkan: 19 Feb 2016
  • Diundangkan: 19 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
SIMPLIFIKASI REGULASI | BIDANG PERPAJAKAN
238/PMK.03/2016

Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Rangka Simplifikasi Regulasi.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPAJAKAN | SANKSI ADMINISTRASI
29/PMK.03/2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara ...

  • Ditetapkan: 13 Feb 2015
  • Diundangkan: 13 Feb 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERPAJAKAN | PENILAIAN KEMBALI
191/PMK.010/2015

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2015
  • Diundangkan: 20 Okt 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPAJAKAN | BIDANG PAJAK
233/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang D...

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK
200/PMK.03/2015

Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sekt...

  • Ditetapkan: 10 Nov 2015
  • Diundangkan: 10 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPAJAKAN | PEMBERIAN
PP 31 TAHUN 2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2012
  • Diundangkan: 27 Feb 2012
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | USAHA TETAP
14/PMK.03/2011

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

  • Ditetapkan: 24 Jan 2011
  • Diundangkan: 24 Jan 2011
Thumbnail
BIDANG PAJAK | TATA CARA PELAKSANAAN
PP 74 TAHUN 2011

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMBERIAN FASILITAS | PERPAJAKAN/KEPABEANAN
21/PMK.011/2010

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.

  • Ditetapkan: 28 Jan 2010
  • Diundangkan: 28 Jan 2010

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 116

Loading...
Quick Look - ??
  • perpajakan Indonesia...
  • kebijakan pajak terbaru...
  • sistem perpajakan yang efisien...
  • pengawasan dan penegakan pajak...
  • reformasi perpajakan nasional...