JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 123 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas dan transparansi anggaran "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
07 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    23 P/HUM/2018

    Uji materiil terhadap pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 11A, pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan pasal 11E P...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        25 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yg berada di bawah MA

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          21 P/HUM/2017

          Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            31 P/HUM/2017

            Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
              165/PMK.07/2012

              Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

              • Ditetapkan: 29 Okt 2012
              • Diundangkan: 29 Okt 2012

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
              217/PMK.05/2016

              Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

              • Ditetapkan: 30 Des 2016
              • Diundangkan: 30 Des 2016
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              68 P/HUM/2015

              Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf ...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
                12 P/HUM/2017

                uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • ...
                  • 6
                  • 7
                  • 8
                  • ...
                  • 13

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • akuntabilitas anggaran...
                  • transparansi laporan keuangan...
                  • pengelolaan anggaran publik...
                  • audit keuangan pemerintah...
                  • partisipasi masyarakat dalam anggaran...