JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 79 hasil yang relevan dengan "analisis prediktif big data dalam kebijakan fiskal "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
260/PMK.08/2016

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
    248/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    18/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        93/PMK.02/2011

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 27 Jun 2011
        • Diundangkan: 27 Jun 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INDONESIA | TATA KELOLA
        141/PMK.010/2009

        Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 31 Agu 2009
        • Diundangkan: 31 Agu 2009
        • 1
        • ...
        • 6
        • 7
        • 8

        Loading...
        Quick Look - ??
        • analisis prediktif kebijakan fiskal...
        • big data dalam pengelolaan anggaran...
        • pemodelan ekonomi dengan big data...
        • optimasi pengeluaran pemerintah...
        • analisis dampak kebijakan fiskal...