JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 404 hasil yang relevan dengan "citizen engagement dalam kebijakan fiskal "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENUGASAN KHUSUS
183/PMK.08/2021

Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

  • Ditetapkan: 14 Des 2021
  • Diundangkan: 14 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-5/PB/2024

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 02 Mei 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PENGELOLAAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
155/PMK.02/2021

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 08 Nov 2021
  • Diundangkan: 09 Nov 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL | INVESTASI PEMERINTAH
50/PMK.010/2019

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 26 Apr 2019
  • Diundangkan: 29 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | PEMBERIAN PINJAMAN
33/PMK.010/2020

Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan

  • Ditetapkan: 15 Apr 2020
  • Diundangkan: 15 Apr 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 38 TAHUN 2025

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 10 Sep 2025
  • Diundangkan: 10 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
218/PMK.06/2020

Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 28 Des 2020
  • Diundangkan: 28 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
88/PMK.010/2020

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Pereko...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2020
  • Diundangkan: 20 Jul 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMBERIAN DUKUNGAN | KEPALA DAERAH
PMK 56 TAHUN 2024

Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

  • Ditetapkan: 22 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

  • Ditetapkan: 19 Mei 2021
  • Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 41

Loading...
Quick Look - ??
  • citizen engagement dalam kebijakan fiskal...
  • partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran...
  • transparansi fiskal dan akuntabilitas publik...
  • inovasi digital untuk keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan...
  • pengawasan publik terhadap penggunaan dana pemerintah...