JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 94 hasil yang relevan dengan "efisiensi pengelolaan dana sosial "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
32 P/HUM/2016

Uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi P...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    PMK 114 TAHUN 2023

    Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder

    • Ditetapkan: 30 Okt 2023
    • Diundangkan: 31 Okt 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    18/PMK.07/2023

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 28 Feb 2023
    • Diundangkan: 01 Mar 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
    3/PMK.08/2021

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

    • Ditetapkan: 18 Jan 2021
    • Diundangkan: 19 Jan 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN | IURAN PENSIUN
    243/PMK.02/2016

    Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
    149/PMK.08/2018

    Pembelian Kembali Surat Utang Negara

    • Ditetapkan: 23 Nov 2018
    • Diundangkan: 26 Nov 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    180/PMK.08/2020

    Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    • Ditetapkan: 18 Nov 2020
    • Diundangkan: 23 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SATUAN KERJA | REKENING
    252/PMK.05/2014

    Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

    • Ditetapkan: 30 Des 2014
    • Diundangkan: 30 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10

      Loading...
      Quick Look - ??
      • efisiensi penggunaan anggaran...
      • pengelolaan dana bantu sosial...
      • transparansi pengelolaan keuangan...
      • evaluasi program sosial...
      • pengukuran dampak dana sosial...