JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 102 hasil yang relevan dengan "insentif fiskal sektor industri "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | IMPOR BARANG DAN BAHAN
43/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
46/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI
PP 85 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

  • Ditetapkan: 25 Nov 2015
  • Diundangkan: 25 Nov 2015
Thumbnail
PEMBUATAN RESIN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
115/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BIDANG UMUM
96/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, C...

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PESAWAT TERBANG
44/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
188/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2009
  • Diundangkan: 18 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMASAN PLASTIK
114/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film,...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • insentif pajak industri...
  • stimulus fiskal sektor manufaktur...
  • kebijakan fiskal investasi...
  • dukungan keuangan untuk pengembangan industri...
  • analisis dampak insentif fiskal industri...