JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 97 hasil yang relevan dengan "pengawasan digital "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK PELAKSANAAN
    132/PMK.03/2022

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 02 Sep 2022
    • Diundangkan: 13 Sep 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG UMUM
    131/PMK.03/2022

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 02 Sep 2022
    • Diundangkan: 13 Sep 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 59 TAHUN 2020

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 08 Okt 2020
    • Diundangkan: 12 Okt 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
    17/KM.4/2024

    Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdag...

    • Ditetapkan: 17 Mei 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 135 TAHUN 2023

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG LARANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    8/KM.4/2024

    Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Sebagaimana Te...

    • Ditetapkan: 06 Mar 2024

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengawasan anggaran publik...
    • transparansi keuangan digital...
    • manajemen risiko sistem informasi...
    • audit elektronik kementerian...
    • keamanan data fiskal...