JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 285 hasil yang relevan dengan "program sosial kementerian "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 38 TAHUN 2025

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 10 Sep 2025
  • Diundangkan: 10 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PASAR PERDANA DOMESTIK | SURAT UTANG NEGARA
51/PMK.08/2019

Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement

  • Ditetapkan: 30 Apr 2019
  • Diundangkan: 30 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
254/PMK.05/2015

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | FASILITAS KESEHATAN | PEMERINTAH PUSAT
194/PMK.02/2018

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasi...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
179/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2020
  • Diundangkan: 12 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | MINYAK BUMI
PMK 51 TAHUN 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
118/PMK.06/2020

Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 31 Agu 2020
  • Diundangkan: 02 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2022

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 06 Des 2022
  • Diundangkan: 09 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • program bantuan sosial...
  • transparansi anggaran pemerintah...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • peningkatan kesejahteraan masyarakat...
  • kebijakan fiskal berkelanjutan...