JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 720 hasil yang relevan dengan "Fungsi anggaran pemerintah "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
Kpres 37 TAHUN 2004

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

  • Ditetapkan: 10 Mei 2004
  • Diundangkan: 10 Mei 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENETAPAN
    PP 30 TAHUN 2006

    Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

    • Ditetapkan: 14 Sep 2006
    • Diundangkan: 14 Sep 2006

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
    179/PMK.06/2009

    Penilaian Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 19 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA PEMERINTAH
      PP 20 TAHUN 2004

      Rencana Kerja Pemerintah

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 42 TAHUN 2002

      Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 28 Jun 2002
      • Diundangkan: 28 Jun 2002

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 70
      • 71
      • 72

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Fungsi pengelolaan keuangan negara...
      • Kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi...
      • Pengembangan sistem anggaran berbasis kinerja...
      • Transparansi dan akuntabilitas anggaran...
      • Optimalisasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan....