JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 748 hasil yang relevan dengan "sumber pendapatan negara "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
87/PMK.05/2009

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2009
  • Diundangkan: 30 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    57/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41/PUU-XI/2013

      Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
          250/PMK.05/2012

          Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

          • Ditetapkan: 28 Des 2012
          • Diundangkan: 28 Des 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          28/PMK.05/2010

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

          • Ditetapkan: 04 Feb 2010
          • Diundangkan: 04 Feb 2010

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
          PP 90 TAHUN 2010

          Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 27 Des 2010
          • Diundangkan: 27 Des 2010

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-X/2012

          Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
            56/PMK.02/2010

            Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

            • Ditetapkan: 02 Mar 2010
            • Diundangkan: 02 Mar 2010

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 70
            • 71
            • 72
            • ...
            • 75

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pajak penghasilan...
            • pendapatan non-pajak...
            • penerimaan negara...
            • kebijakan fiskal...
            • pengelolaan utang negara...