PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 2 dan Pasal 6

PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

• Ditetapkan: 18 Okt 2004
• Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 50

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 49 dan Pasal 9

PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 44

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 17, Pasal 18, dan Pasal 26

PP 24 TAHUN ~1996

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

• Ditetapkan: 02 Apr 1996
• Diundangkan: 02 Apr 1996

Relevan terhadapPasal 7 dan Menimbang

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 2, Menimbang, dan Pasal 14

PP 16 TAHUN 1994

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 18 Apr 1994
• Diundangkan: 18 Apr 1994

Relevan terhadapPasal 5

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Ditetapkan: 19 Sep 1997