JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 2.047 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | PERKERETAAPIAN
    PERPRES 107 TAHUN 2015

    Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

    • Ditetapkan: 06 Okt 2015
    • Diundangkan: 06 Okt 2015
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BERBASIS AKRUAL
    223/PMK.05/2016

    Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PEMBUATAN KARPET
    120/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
    130/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2014 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    118/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PIHAK KETIGA | PERUBAHAN
    212/PMK.05/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

    • Ditetapkan: 30 Nov 2015
    • Diundangkan: 30 Nov 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | KERJASAMA | INFRASTRUKTUR
    PERPRES 38 TAHUN 2015

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 20 Mar 2015
    • Diundangkan: 20 Mar 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | KEMASAN INFUS
    117/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
    151/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Serta Tunjangan Perintis Pergeraka...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2015
    • Diundangkan: 31 Jul 2015
    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    216/PMK.05/2015

    Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 01 Des 2015
    • Diundangkan: 01 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 75
    • 76
    • 77
    • ...
    • 205
    Quick Look - ??