JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 776 hasil yang relevan dengan "penghindaran pajak sumber daya alam "
Dalam 0.037 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
213/PMK.011/2011

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

  • Ditetapkan: 14 Des 2011
  • Diundangkan: 14 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2003
  • Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • Ditetapkan: 19 Sep 1997

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

  • Ditetapkan: 20 Apr 1998
  • Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
203/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 04 Des 2009
  • Diundangkan: 04 Des 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 23 Nov 1997
  • Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 19 Mar 2001
  • Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78

    Loading...
    Quick Look - ??
    • penghindaran pajak sumber daya alam...
    • kebijakan pajak dan sektor sumber daya alam...
    • kepatuhan pajak perusahaan pertambangan...
    • transparansi pajak dalam industri minyak dan gas...
    • pengawasan dan penegakan hukum pajak sumber daya alam...