JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 825 hasil yang relevan dengan "analisis data dalam program subsidi "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
247/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2015
  • Diundangkan: 29 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
08/PMK.05/2010

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 25 Jan 2010
  • Diundangkan: 25 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERLAKUAN KEPABEANAN | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
219/PMK.04/2010

Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

  • Ditetapkan: 09 Des 2010
  • Diundangkan: 09 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
PP 80 TAHUN 2007

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

  • Ditetapkan: 28 Des 2007
  • Diundangkan: 28 Des 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
INDONESIA | TATA KELOLA
141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

  • Ditetapkan: 19 Mei 2008
  • Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
143/PMK.010/2009

Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
143.1/PMK.01/2009

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
  • 1
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 83

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis efektivitas program subsidi...
  • pemantauan alokasi anggaran subsidi...
  • dampak sosial program bantuan keuangan...
  • evaluasi implementasi subsidi pemerintah...
  • transparansi dalam distribusi subsidi...