Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.008 detikINSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
188/PMK.01/2016
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN | BELANJA PEGAWAI GAJI
190/PMK.05/2016
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
DANA DESA | TRANSFER KE DAERAH | PEMANFAATAN
192/PMK.07/2016
Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal Dari Sisa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya unt...
BIDANG PERBENDAHARAAN | RECURRENT COST
193/PMK.05/2016
Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span);
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
195/PMK.010/2016
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Angg...
PEDOMAN PENYELENGGARAAN | PEMBUKUAN
197/PMK.04/2016
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
BIDANG BEA CUKAI | PEMBERITAHUAN PABEAN
194/PMK.04/2016
Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.
BIDANG FISKAL | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
199/PMK.010/2016
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat ya...
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
204/PMK.05/2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
JABATAN FUNGSIONAL | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
201/PMK.07/2016
Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.