JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 220 hasil yang relevan dengan "mekanisme subsidi "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | BALLPOINT
122/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint dan Casing Crayon untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PERALATAN TELEKOMUNIKASI
129/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
130/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2015
UU 27 TAHUN 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

  • Ditetapkan: 14 Okt 2014
  • Diundangkan: 14 Okt 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
SUBSIDI BAHAN BAKAR | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
88/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogra...

  • Ditetapkan: 13 Jun 2011
  • Diundangkan: 13 Jun 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TAHUN 2020
UU 20 TAHUN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
  • Diundangkan: 18 Okt 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | JURNAL AKUNTANSI
212/PMK.05/2019

Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
PASAR INTERNASIONAL | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
155/PMK.011/2011

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2011
  • Diundangkan: 19 Sep 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | PEMBUATAN KARPET
48/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 22

Loading...
Quick Look - ??
  • subsidi pemerintah...
  • mekanisme distribusi subsidi...
  • evaluasi efektivitas subsidi...
  • pengelolaan anggaran subsidi...
  • transparansi dalam subsidi...