JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14634 (Release-363)

Ditemukan 1.032 hasil yang relevan dengan "Pajak daerah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
27/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | VERIFIKASI
146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi.

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
57/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 45 TAHUN 2014

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 30 Mei 2014
    • Diundangkan: 30 Mei 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI KURANG BAYAR | APBN
    86/PMK.07/2012

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Per...

    • Ditetapkan: 08 Jun 2012
    • Diundangkan: 08 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI KURANG BAYAR | DANA BAGI HASIL
    133/PMK.07/2012

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Ba...

    • Ditetapkan: 09 Agu 2012
    • Diundangkan: 09 Agu 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM | ALOKASI KURANG BAYAR
    131/PMK.07/2012

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne...

    • Ditetapkan: 08 Agu 2012
    • Diundangkan: 08 Agu 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    96/PMK.05/2016

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Ang...

    • Ditetapkan: 20 Jun 2016
    • Diundangkan: 20 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    102/PUU/XVI/2018

    Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | TATA CARA PENYETORAN
      3/PMK.02/2013

      Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan.

      • Ditetapkan: 02 Jan 2013
      • Diundangkan: 02 Jan 2013

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 87
      • 88
      • 89
      • ...
      • 104

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Pajak daerah...
      • Pengelolaan pajak daerah...
      • Kebijakan perpajakan daerah...
      • Penerimaan pajak daerah...
      • Efektivitas pajak daerah...