JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 902 hasil yang relevan dengan "pemantauan dan evaluasi program pembangunan "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 84 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 02 Jul 2001
    • Diundangkan: 02 Jul 2001

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 80 TAHUN 2003

    Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
    UU 23 TAHUN 1997

    Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    • Ditetapkan: 19 Sep 1997

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATAAN RUANG
    UU 24 TAHUN 1992

    Penataan Ruang.

    • Ditetapkan: 13 Okt 1992
    • Diundangkan: 13 Okt 1992

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
    1274/KMK.08/1992

    Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara...

    • Ditetapkan: 23 Des 1992

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
    PP 22 TAHUN 1997

    Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 07 Jul 1997
    • Diundangkan: 07 Jul 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN FUNGSIONAL | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 16 TAHUN 1994

    Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 18 Apr 1994
    • Diundangkan: 18 Apr 1994

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pemantauan kinerja anggaran...
    • evaluasi efektivitas program pembangunan...
    • analisis dampak investasi publik...
    • indikator keberhasilan program pembangunan...
    • sistem pelaporan keuangan transparan...