JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "kewajiban debitur "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
19/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

  • Ditetapkan: 19 Feb 2018
  • Diundangkan: 19 Feb 2018
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
78/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UU Kepailitan) terhadap UU 1945 yang...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    30/PUU-X/2012

    Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        222/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        23/PUU-IX/2011

        Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
          220/PMK.05/2016

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BEA MASUK | PERUBAHAN
          169/PMK.04/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

          • Ditetapkan: 20 Nov 2017
          • Diundangkan: 20 Nov 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          27/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
            225/PMK.05/2016

            Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

            • Ditetapkan: 30 Des 2016
            • Diundangkan: 30 Des 2016
            • 1
            • ...
            • 8
            • 9
            • 10

            Loading...
            Quick Look - ??
            • kewajiban debitur...
            • tanggung jawab pembayaran utang...
            • peraturan pinjaman di Indonesia...
            • manajemen risiko kredit...
            • perlindungan hak kreditur...