JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 427 hasil yang relevan dengan "pengukuran hasil program perlindungan sosial "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 22 TAHUN 2024

Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024
Thumbnail
PENILAI | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH DAERAH | IURAN JAMINAN KESEHATAN
166/PMK.07/2019

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 05 Nov 2019
  • Diundangkan: 08 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | FASILITAS KESEHATAN | PEMERINTAH PUSAT
194/PMK.02/2018

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasi...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
JAMINAN KESEHATAN | PEMOTONGAN
128/PMK.07/2018

Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 25 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PP 84 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2015
  • Diundangkan: 04 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-1/PB/2021

Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
APARATUR
UU 5 TAHUN 2014

Aparatur Sipil Negara.

  • Ditetapkan: 15 Jan 2014
  • Diundangkan: 15 Jan 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 43

Loading...
Quick Look - ??
  • pengukuran dampak program perlindungan sosial...
  • evaluasi efektivitas bantuan sosial...
  • indikator kinerja program perlindungan sosial...
  • analisis biaya-manfaat program penanggulangan kemiskinan...
  • transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan sosial...