443/KMK.01/2001

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa...

• Ditetapkan: 04 Des 2001
• Diundangkan: 04 Des 2001

576/KMK.04/2000

Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan

• Ditetapkan: 26 Des 2000
• Diundangkan: 26 Des 2000

UU 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

• Ditetapkan: 02 Agu 2000
• Diundangkan: 02 Agu 2000

Relevan terhadapPasal Ii dan Pasal 38

44/KMK.04/1999

Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Sabang

• Ditetapkan: 01 Feb 1999
• Diundangkan: 01 Feb 1999

702/KMK.04/1996

Pelaksanaan Teknis Perpajakan atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan ...

• Ditetapkan: 30 Des 1996
• Diundangkan: 30 Des 1996

SE SE-09/PJ.9/1995

Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan (Sip)

• Ditetapkan: 20 Okt 1995

UU 9 TAHUN 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

• Ditetapkan: 09 Nov 1994
• Diundangkan: 09 Nov 1994

Relevan terhadapPasal 38 dan Pasal Ii

848/KMK.01/1987

Tata Cara Pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Perpajakan untuk Barang-Barang Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Injaman/ Bantuan Luar Negeri.

• Ditetapkan: 23 Des 1987
• Diundangkan: 23 Des 1987

UU 6 TAHUN 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 50, Menimbang, dan Pasal 38

191/KMK.04/1979

Penyederhanaan Pelaksanaan Sanksi-Sanksi Administratip di Bidang Perpajakan.

• Ditetapkan: 28 Apr 1979
• Diundangkan: 28 Apr 1979