JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 978 hasil yang relevan dengan "pelayanan dasar "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | VERIFIKASI
      146/PMK.03/2012

      Tata Cara Verifikasi.

      • Ditetapkan: 10 Sep 2012
      • Diundangkan: 10 Sep 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
      62/PMK.03/2012

      Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

      • Ditetapkan: 26 Apr 2012
      • Diundangkan: 26 Apr 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
      256/PMK.03/2014

      Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

      • Ditetapkan: 30 Des 2014
      • Diundangkan: 30 Des 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
      24/PMK.04/2011

      Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

      • Ditetapkan: 07 Feb 2011
      • Diundangkan: 07 Feb 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      68/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [Pasal 2 ayat (2) huruf a...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
        153/PMK.05/2012

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

        • Ditetapkan: 03 Okt 2012
        • Diundangkan: 03 Okt 2012
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          • 1
          • ...
          • 92
          • 93
          • 94
          • ...
          • 98

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pelayanan kesehatan dasar...
          • pendanaan pendidikan...
          • infrastruktur pelayanan publik...
          • dukungan sosial pemerintah...
          • pengelolaan anggaran daerah...